Integrasi ISO 37001 dan GCG diperlukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dengan menjadikan pencegahan penyuapan sebagai bagian dari sistem tata kelola, bukan mekanisme yang terpisah. Prosesnya mencakup pemetaan prinsip GCG dengan persyaratan ISO 37001, penyelarasan kebijakan anti penyuapan, integrasi manajemen risiko dan pengendalian internal, penguatan whistleblowing system dan due diligence pihak ketiga, pembagian peran Direksi dan Dewan Komisaris, serta monitoring, audit, dan perbaikan berkelanjutan. Tantangan utamanya adalah menyelaraskan kebijakan yang sudah ada, memastikan penerapan konsisten, membangun budaya integritas, dan menjaga efektivitas pengendalian risiko penyuapan.

Baca juga : Mengenal ISO 37001 dan Pentingnya bagi Industri Konstruksi

Mengapa Perusahaan Terbuka Wajib Menyelaraskan ISO 37001 dan GCG?

1. Mendukung tuntutan regulasi dan ekspektasi investor

Perusahaan terbuka berhadapan dengan berbagai tuntutan terkait transparansi, tata kelola, manajemen risiko, dan integritas. OJK juga terus memperkuat reformasi tata kelola dan transparansi pasar modal, sementara Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 menempatkan aspek ESG sebagai bagian dari pengembangan pasar modal berkelanjutan.

2. Memitigasi risiko reputasi dan dampak finansial

Kasus suap atau fraud dapat menimbulkan konsekuensi hukum, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan pemangku kepentingan. Karena itu, integrasi ISO 37001 dengan GCG dapat membantu perusahaan memperkuat pengendalian risiko penyuapan, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor. OJK sendiri menempatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan investor sebagai bagian penting dalam penguatan pasar modal Indonesia.

Baca juga: Peran Sertifikasi ISO 37001 dalam Memperoleh Kepercayaan Stakeholder

4 Langkah Praktis Integrasi SMAP ke dalam Framework GCG

1. Penilaian Risiko Terpadu

Mengintegrasikan risiko penyuapan ke dalam kerangka manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi area yang memiliki risiko penyuapan, seperti pengadaan, hubungan dengan pihak ketiga, pemberian hadiah, sponsorship, hingga proses perizinan. Hasil penilaian kemudian digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian sesuai tingkat resikonya.

2. Harmonisasi Kebijakan

Kebijakan SMAP perlu diselaraskan dengan kebijakan dan pedoman GCG yang sudah diterapkan perusahaan. Integrasi dapat mencakup kebijakan anti penyuapan, kode etik, konflik kepentingan, whistleblowing system, serta kebijakan penerimaan hadiah dan jamuan. Dengan harmonisasi ini, berbagai kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki arah pengendalian yang konsisten.

3. Pengendalian Keuangan & Non-Keuangan

Pengendalian SMAP perlu diterapkan pada aspek keuangan maupun non-keuangan. Pengendalian keuangan dapat mencakup persetujuan transaksi, pencatatan pembayaran, dan pemisahan fungsi, sedangkan pengendalian non-keuangan dapat mencakup proses pengadaan, due diligence pihak ketiga, pemberian hadiah, dan pengelolaan hubungan bisnis. Pengendalian tersebut membantu perusahaan mencegah serta mendeteksi potensi penyuapan dalam aktivitas operasional.

4. Audit Terintegrasi

Mengintegrasikan audit SMAP dengan mekanisme audit internal dan evaluasi GCG. Audit dilakukan untuk menilai apakah kebijakan dan pengendalian yang diterapkan telah berjalan efektif serta menemukan area yang masih perlu diperbaiki. Hasil audit kemudian dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan tindakan korektif dan meningkatkan efektivitas tata kelola secara berkelanjutan.

Tantangan Implementasi pada Emiten Tbk dan Solusinya

• Mengatasi silo mentality antara unit Kepatuhan, Audit Internal, dan Legal

   

Salah satu tantangan integrasi SMAP dan GCG adalah silo mentality ketika unit kepatuhan, audit internal, dan legal menjalankan fungsi pengawasan secara terpisah. Kondisi ini dapat menyebabkan duplikasi proses, perbedaan informasi, atau temuan penting tidak tersampaikan antarunit. Solusinya adalah memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, membangun mekanisme koordinasi lintas fungsi, serta menggunakan hasil penilaian risiko dan audit secara bersama sebagai dasar pengambilan keputusan.

• Membangun budaya anti-suap tanpa menghambat kecepatan operasional bisnis

Penerapan kontrol anti-suap perlu dirancang secara proporsional untuk membangun budaya anti suap tanpa menambah birokrasi yang tidak diperlukan. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan memfokuskan pemeriksaan dan persetujuan yang lebih ketat pada transaksi, pihak ketiga, atau aktivitas dengan risiko penyuapan lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga integritas dan tanpa menghambat kecepatan operasional bisnis. 

Baca juga : Alasan Penting Sertifikasi ISO 37001 untuk Konstruksi

Integrasi ISO 37001 dan GCG membantu perusahaan terbuka membangun tata kelola yang lebih terstruktur dengan menghubungkan pengelolaan risiko penyuapan, kebijakan, pengendalian internal, whistleblowing system, hingga audit dan evaluasi. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur, tetapi juga pada koordinasi antar unit dan budaya integritas yang diterapkan secara konsisten. Dengan pendekatan berbasis risiko, perusahaan dapat memperkuat pengendalian anti-penyuapan tanpa menghambat efektivitas operasional bisnis. 

Ingin memperkuat sistem manajemen anti-penyuapan dan tata kelola perusahaan? PT Konsultan Katiga Indonesia dapat membantu perusahaan dalam konsultasi, pendampingan, dan penerapan sistem manajemen sesuai kebutuhan organisasi. Kunjungi website PT Konsultan Katiga Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda.